Home » » Bubarkan Partai Korup

Bubarkan Partai Korup

Bubarkan Partai Korup

Bubarkan Partai Korup

Jakarta - Wacana pembubaran partai politik korup kembali menguat. Setidaknya ada tiga momentum yang mendorong wacana publik ini semakin menguat. Pertama, akumulasi ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol yang justru cenderung korup. Kedua, penggunaan undang-undang pencucian uang dalam kasus korupsi politik. Ketiga, berkaitan dengan dana kampanye Pemilu 2014.

Pembubaran partai politik memang dimungkinkan, namun masih utopis. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Partai Politik No.2 tahun 2008 yang telah direvisi mejadi No.2 Tahun 2011 dan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada tiga alasan dalam pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) UU Parpol, yaitu bertentangan dengan UU 1945, membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, dan menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

Dalam ketentuan tersebut tidak ada peluang dibubarkan bagi partai yang menjalankan kegiatan organisasinya dari korupsi. Kalaupun masuk melalui pelanggaran dari aspek pelanggaran hukum dalam UU parpol, masih mustahil. Perdebatan yang muncul kemudian adalah masalah aktor politikus baik secara pribadi maupun kolektif tapi bukan parpol secara kelembagaan.

Namun, fakta menarik dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa aset Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupa mobil dengan dugaan pencucian uang menjadi menarik. Wacana pembekuan partai politik korup kembali menguat. Sebelumnya saat Partai Demokrat dilanda badai korupsi Hambalang, wacana penggunaan pidana pencucian uang dan pidana korporasi juga menguat.

Perlu diingat, partai politik adalah badan hukum yang jika secara kelembagaan terbukti bekerjasama untuk melakukan, menampung dan mencuci uang hasil yang diketahui berasal dari korupsi maka dapat dipidanakan, dibebukan bahkan dibubarkan. Menjerat partai politik dengan pidana korporasi merupakan hal yang sebenarnya telah diatur dalam UU, namun belum pernah digunakan dan diperhitungkan. Yakni dengan menerapkan UU Pemberantasan Korupsi No. 31 tahun 1999 dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8 Tahun 2010.

Secara hukum, menjerat partai politik yang menampung dan menggunakan dana korupsi sebagai aset dan aktivitas kerja politik perlu dijadikan yurisprudensi. Agar memberikan efek jera terhadap politikus dan partai serta efisiensi sistem kepartaian kita.

Secara organisasi, dari sisi parpol wacana dan momentum menghukum partai korup perlu ditanggapi positif. Seperti slogan, kalau bersih kenapa risih. Agar partai politik cukup intropeksi untuk perbaikan organisasi dan mewujudkan demokrasi yang sehat.

Menjelang Pemilu 2014, saat ini adalah momentum perbaikan partai. Sebab dengan kasus korupsi politik yang marak, kepercayaan masyarakat terhadap parpol menurun karena perilaku koruptif yang akut.

Dikhawatirkan dampaknya adalah masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2014 nanti. Pada Pilkada terakhir di Sumatera Utara awal tahun ini misalnya, angka golput yang tidak memilih mencapai 63,3 persen. Sebelumnya di Pilkada Jawa Barat mencapai 36 persen.

Kritik ketidakpuasan publik ini harus dijadikan momentum keterbukaan dan akuntabilitas parpol. Selama ini memang parpol cenderung tertutup terkait dengan kondisi keuangan dan sumber pendapatannya. Selain itu aset-aset partai politik seperti gedung, mobil, prasarana, serta sumber menjalankan kegiatan kongres misalnya juga belum dapat dijelaskan kepada publik secara transparan. Inilah yang menyebabkan parpol mudah terkooptasi dalam oligarki pemilik modal.

Sebagai contoh, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah memenangkan sengketa informasi atas laporan keuangan Demokrat awal tahun 2013, namun sampai sekarang Partai Demokrat tidak mematuhi putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dimana Demokrat harus segera menyerahkan laporan keuangan kepada ICW.

Momentum pengawasan terhadap aksi korupsi parpol juga tidak lepas dalam hal mikro yaitu pencarian pendanaan dana kampanye Pemilu 2014 nanti. Beberapa partai disinyalir telah aktif bergerak secara bawah tanah mengeruk dan menabung dana politik untuk kepentingan Pemilu 2014. Dana tersebut tidak jarang dari hasil korupsi, dana kampanye hitam tersebut akhirnya ditutupi yang akan menjadi bom waktu.

Sesungguhnya walaupun instrumen dalam paket UU Pemilu dan peraturan dana kampanye yang sangat lemah, ada kekuatan lain yaitu dengan UU pencucian uang dan semangat KPK yang sedang fokus dalam korupsi politik akan menjadi oase tersendiri dalam mewujudkan Pemilu 2014 yang berintegritas.

Satu Syarat

Saat ini adalah momentum yang tepat untuk menjadikan tindak pidana korupsi yang menyangkut partai politik menjadi salah satu syarat dalam UU parpol. Tidak hanya alasan melanggar ideologi dan asas negara, tetapi korupsi harus dijadikan alasan hukum pembubaran partai politik. Karena parpol sebagai penopang demokrasi perlu dibersihkan dari polusi demokrasi yaitu pendanaan politik yang kotor dari korupsi.

Revisi UU Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 terkait pasal pembubaran partai politik perlu dilakukan dengan memasukkan alasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu syarat. Jika hal ini sudah masuk dalam aturan maka akan menjadi efek jera dan ancaman bagi partai untuk tidak korupsi lagi. Jika pasal ini sudah masuk, proses pembubaran partai politik sesuai dengan aturan MK adalah, lembaga pemerintah Kemendagri yang dapat mengajukan untuk pembubaran salah satu partai korup dan kemudian MK akan mengeksekusi dalam sidang pembubaran partai politik.

Akhirnya, jalan memang masih panjang. Tetapi wacana pembubaran partai perlu diseriusi sebagai upaya memperbaiki internal partai politik dan perlu diperhatikan oleh penegak hukum dan unsur ketatanegaraan untuk membersihkan partai politik dari tindak pidana korupsi elit dan struktur partainya.

Bagaimanapun partai politik adalah kunci dari tegaknya demokrasi yang substansial. Cita-cita demokrasi ini sudah dititipkan pada partai politik. Maka perlu kemauan politik untuk membuat partai politik berintegritas dan menghalau partai politik menjadi bangker korupsi paling ganas di bangsa ini.

*) Apung Widadi, analisis politik independen
(nwk/nwk)

Sumber
Sekian: Bubarkan Partai Korup
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda
Judul: Bubarkan Partai Korup
Ditulis Oleh Ardi yansyah
Jika mengutip harap berikan link yang menuju ke artikel Bubarkan Partai Korup ini atau bisa cantumkan link ini saja "artikelmenarikunik.blogspot.com". Sesama blogger mari saling menghargai. Terima kasih atas perhatiannya, Salam artikel menarik unik!

Note: "Apabila ada sehabat blogger atau pihak-pihak yang merasa dirugikan kontennya saya repost, bisa email saya ke ardian_best01@yahoo.com atau bisa komplain melalui pin bb saya: 2B37E8EC, akan saya respon secepatnya"
Share this article :

0 komentar:

Poskan Komentar

Berhubung banyak yang nyepam di blog ini, admin blog ini akan menyaring komentar spam. untuk itu berkomentarlah yang sopan dan memakai etika bahasa indonesia yang baik dan benar.

Salam Blogger Indonesia!
Garuda di dadaku!

 
Artikel Menarik Unik : Terheboh, Terkomentari, Terpopuler, Berita dan Lirik Lagu
Copyright © 2014. Artikel Menarik dan Unik - All Rights Reserved
Created by Maskolis Edited by Ardy Powered by Blogger
Blog ini membahas tentang Artikel Menarik,Unik,Islami,Populer,Sejarah dan Misteri